2/12/2024 0 Comments Bantuan Operasional SatuanPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan berikut dikerjakan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, bahwa situasi world pas ini penuh dengan ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim makin lama nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga saya idamkan mengingatkan kepada kita seluruh untuk tetap waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan sebagian hal berkaitan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang sudah diberikan kudu digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, selamanya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi pemakaian anggaran kudu dikerjakan sesegera mungkin, mulai Januari 2024 mendatang. Terakhir, selamanya antisipasi ketidakpastian, pemerintah kudu lincah dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita kudu fokus pada hasil dan berikan fungsi secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo kala berikan wejangan berkaitan pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang dapat bertahan menghadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus pada lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk tingkatkan mutu sumber energi manusia (SDM) yang berdaya saing dan dapat beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; dan juga 3) prioritas bidang pemberian sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan terhitung kemiskinan esktrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan tingkatkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas memproduksi dan energi saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk tingkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk tahun 2024, tujuan penghasilan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini bakal dicapai melalui optimalisasi dan merawat iklim investasi di tengah ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat bakal diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang bakal memakan memadai besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 dimaksudkan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan membantu reformasi birokrasi dan juga aparatur negara,” ucap Menkeu. Di sisi lain, TKD yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini dimaksudkan untuk membantu penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi usaha untuk tingkatkan service publik di daerah, membantu operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, dan juga untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah tahun terakhir pemerintahan di periode ini, saya harap anggaran yang diberikan dapat dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang bakal datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dikerjakan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dikerjakan melalui sistem digitalisasi. Mulai berasal dari perencanaan anggaran hingga penandatanganan dikerjakan secara elektronik. Proses usaha pengesahan dokumen anggaran sebelum digitalisasi ikuti 12 bagian yang terlalu rumit. Saat ini cuma 4 bagian dan mengfungsikan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik bakal tersertifikasi dan menjadi tidak benar satu usaha berasal dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang miliki otoritas anggaran. Upaya menanggung faktor keamanan informasi yang menanggung informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber energi terhitung bakal menanggung keamanan data dan informasi. Hal berikut bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, dikehendaki dapat tingkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan sistem penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan pemakaian kertas, mewujudkan green budgeting, dan juga tingkatkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait belanja prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang bakal diprioritaskan untuk program-program perluasan kudu studi dan pemberian pendidikan, dalam rangka membantu transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada kesempatan lalu di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 mengemukakan rasa menerima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini dalam bidang pendidikan, terutama berkaitan kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah tujuan dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di tahun 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, usaha peningkatan kompetensi guru dikerjakan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. lpo88 Pada tahun 2024 pemerintah terhitung mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan berikut sudah mempertimbangkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen pada tahun 2024. Kemudian, dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pemenuhan layanan prasarana pendidikan diwujudkan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan layanan prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |